Manifesto Kebudayaan di Palu: Investasi Harus Hormati Manusia, Budaya dan Alam

PALU PSNews.site – Komunitas seniman dan budayawan menggelar diskusi publik bertajuk “Manifesto Kebudayaan: Berani Menggugat, Sila Kelima – Menata Investasi Berbasis Kebudayaan dan Konservasi” di Ondewei Coffee, Jalan Setia Budi, Kota Palu, Minggu (4/10/2026).

Kegiatan yang digagas Arifin Sanusi tersebut mempertemukan berbagai elemen, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, legislatif, akademisi, budayawan, seniman, komunitas budaya hingga tamu undangan lainnya.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Tiga Mahasiswa Diduga Jadi Korban Kekerasan, Kuasa Hukum Desak Polisi dan Untad Bertindak Tegas

201 Admin 1

Diskusi tersebut mengangkat isu penting mengenai arah pembangunan dan investasi di Sulawesi Tengah agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan lingkungan, kebudayaan serta hak masyarakat dan generasi mendatang.

Rektor UIN Datokarama Palu, Prof. Dr. H. Lukman, M.Ag., dalam pandangannya menegaskan bahwa kebudayaan memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat, baik secara sosiologis maupun kultural.

Menurutnya, pembicaraan mengenai kebudayaan di Sulawesi Tengah telah berlangsung dalam perjalanan panjang. Penguatan kebudayaan juga semakin memiliki dasar hukum setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta berbagai kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan kebudayaan.

Baca Juga

2 minggu  lalu

HUT ke-48 Kota Palu Makin Meriah, Hadianto Rasyid Duet Bersama Lyodra di Vatulemo

176 Admin 1

Lukman menilai kebudayaan tidak semestinya ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan. Sebaliknya, kebudayaan harus menjadi salah satu pertimbangan utama ketika pemerintah dan pelaku usaha merancang investasi di suatu wilayah.

Ia menegaskan, investasi memang dibutuhkan untuk mendorong pembangunan Sulawesi Tengah. Namun, investasi harus ditempatkan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan dan martabat manusia, bukan sebagai tujuan akhir pembangunan.

“Investasi itu adalah alat, bukan tujuan akhirnya. Tujuannya adalah martabat manusia dan keberlangsungan hidup itu sendiri,” tegasnya.

Menurut Lukman, pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi tetapi meninggalkan kerusakan ekologis perlu dipertanyakan kembali. Demikian pula pembangunan yang membuka lapangan kerja tetapi memutus masyarakat dari akar budayanya.

Ia mengingatkan agar pembangunan hari ini tidak mengorbankan hak generasi yang belum lahir.

“Kebudayaan harus berbicara, karena semuanya tidak bisa dihitung dengan angka. Ada generasi kita yang belum terlahir yang suatu ketika pasti akan bertanya,” ujarnya.

Lukman menilai kebudayaan pada hakikatnya mengajarkan manusia bagaimana memperlakukan sesama, alam dan lingkungan kehidupannya. Karena itu, paradigma pembangunan tidak seharusnya hanya bertanya mengenai apa yang dapat diambil dari alam, tetapi juga apa yang harus dijaga agar kehidupan tetap berlangsung.

Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal arah pembangunan.

“Universitas tidak boleh diam. Universitas harus menjadi penjaga akal sehat pembangunan,” katanya.

Ia menjelaskan, ketika pemerintah berbicara mengenai kebijakan, industri mengenai investasi, dan masyarakat mengenai pengalaman hidupnya, perguruan tinggi harus menghadirkan ilmu pengetahuan agar ketiga perspektif tersebut dapat dipertemukan secara objektif.

Sulawesi Tengah, lanjutnya, memiliki pengalaman panjang mengenai hubungan manusia dengan alam. Pengalaman tersebut harus menjadi ingatan ekologis bagi masyarakat agar memahami bahwa manusia bukan berada di atas alam, melainkan menjadi bagian dari alam itu sendiri.

“Ketika alam terluka, cepat atau lambat manusia pasti terluka,” tegasnya.

Karena itu, Lukman mengajak seluruh pihak agar investasi yang masuk ke Sulawesi Tengah tetap menghormati manusia, kebudayaan dan daya dukung lingkungan.

Ia menekankan, pembangunan yang ideal bukan hanya meninggalkan angka pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan infrastruktur, tetapi juga memastikan generasi mendatang tetap memiliki lingkungan yang layak huni.

“Bumi bukan semata-mata warisan dari mereka yang telah pergi. Bumi adalah titipan dari mereka yang belum lahir,” ujarnya.

Ia berharap generasi mendatang nantinya tidak hanya mendengar berapa banyak investasi yang masuk ke Sulawesi Tengah, tetapi juga dapat melihat apa yang ditinggalkan dari proses pembangunan tersebut.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus tercermin dari kemampuan menjaga gunung, sungai, hutan, keanekaragaman hayati, kebudayaan dan tanah yang menjadi ruang hidup masyarakat.

“Pembangunan yang bermanfaat adalah ketika ekonomi tumbuh, tetapi kita juga meninggalkan gunung yang masih berdiri, sungai yang masih mengalir, budaya yang masih hidup dan tanah yang masih layak disebut sebagai rumah,” pungkasnya.

Diskusi publik tersebut diharapkan menjadi ruang bersama untuk memperkuat gagasan bahwa investasi di Sulawesi Tengah harus berjalan seiring dengan perlindungan kebudayaan dan konservasi lingkungan, sehingga pembangunan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat hari ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang.